Jakarta, Kemendikdasmen - Pendidikan Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan sebuah proses komprehensif untuk mendukung perkembangan kognitif, fisik, emosi, dan sosial seorang anak sejak kecil. Pertumbuhan anak yang baik dapat melahirkan insan yang berkualitas dan berbudi pekerti di masa yang akan datang. Oleh karena itu Peluncuran Risalah Kebijakan PAUD HI, Modul PAUD, dan aplikasi Anaking pada tanggal 19 Desember 2024 bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah sejalan dengan program nasional Wajib Belajar 13 tahun yang hadir sebagai salah satu upaya mendukung rencana mewujudkan PAUD HI. 

Program Wajib Belajar 13 tahun. 

Mengenai Perencanaan terkait PAUD HI, pemerintah menyadari bahwa Pendidikan Usia Dini kini menjadi kunci perkembangan siswa. Sebagaimana dikatakan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Amich Alhumami. “Anak usia sekolah akan ditarik menjadi tidak hanya sebatas antara Umur 7 hingga 18 tahun, setidaknya ada 1 tahun pra pendidikan formal, dalam rentang antara umur 5 tahun dan 6 tahun.”

Amich menambahkan bahwa rencana pelaksanaan wajib belajar 13 tahun akan mulai dilaksanakan saat periode pemerintahan saat ini. Program ini menjadi penting untuk menjawab isu terkait pemerataan pendidikan dan isu kualitas pendidikan yang harapannya akan mampu menjadikan pendidikan baik juga bermutu dapat diakses semua siswa. 

Dari sudut pandang pemerataan pendidikan, berdasarkan statistik pendidikan juga survey yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendidikan sudah baik dan cenderung meningkat. Namun permasalahannya terkait kualitas pendidikan yang dapat diakses siswa. 

Merujuk pada data Asesmen Nasional (AN), kecakapan literasi dan numerasi anak Indonesia kategori SDMI saat ini hanya 63%. Hal ini dikarenakan sistem pengajaran yang menggunakan Bahasa Indonesia, sementara di beberapa daerah siswa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan kesehariannya sehingga kemampuan anak untuk memahami materi sedikit terhambat dikarenakan keterbatasan kemahiran berbahasa Indonesia. “Kami sangat merekomendasikan, untuk kelas awal, guru juga sebaiknya mengajar dalam Bahasa daerah,” imbau Amich. 

Pendidikan dan Pengasuhan, Mana yang Lebih Penting? 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan, “10?ri jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah Umur 0 sampai 5 tahun, artinya ada sekitar 28 juta anak usia dini, itu jumlah yang sangat besar, dan ini menjadi potensi kita yang perlu digarap secara luar biasa yang nanti akan mengisi pembangunan ” 

Dalam penjelasannya, Woro menyebut, kegentingan untuk memfokuskan pengembangan anak umur 0-5 tahun kali ini dilandasi oleh kesadaran bersama bahwa usia dini adalah periode emas di mana anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurutnya, anak membutuhkan stimulasi untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya. Tentu, proses ini kerap menemukan tantangan, di antaranya ialah isu pemerataan dan kualitas Pendidikan, asupan gizi serta fasilitas kesehatan, juga pemberian pengasuhan yang baik. “Ini butuh kerja sama multisektor, tidak biasa hanya dikerjakan satu sektor saja pada saat kita bicara perkembangan anak usia dini,” tegas Woro. 

Lebih lanjut katanya, “Setiap periode pertumbuhan anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, intervensi yang dibutuhkan juga berbeda. Oleh karena itu, koordinasi dari setiap sektor dibutuhkan untuk menjadikan perkembangan anak maksimal dan sinergi,” tuturnya. 

Kemenko PMK menjadi kepala gugus tugas untuk memastikan sinergi antar lembaga kementerian agar mampu mengisi kebutuhan-kebutuhan anak di setiap periode perkembangannya. Hal ini tertuang dalam rencana aksi nasional. Namun indikator pengembangan anak usia dini tidak hanya di lekatkan dengan kebutuhan layanannya saja tetapi ada lingkungan yang harus mendukung yaitu pentingnya peran pengasuh. 

Woro menjelaskan, 90% anak itu tinggal dalam keluarga yang utuh, maka penting sekali bagi anak memiliki keluarga atau sosok pengasuh yang baik. Sejauh ini koordinasi yang dapat dilakukan dan dievaluasi hanyalah terkait pendidikan. Tetapi dari segi pengasuhan belum terasah dengan baik. “Sehingga penting bagi Kemenko PMK untuk berkoordinasi dalam menjamin penguatan keluarga terutama sosok pengasuh yang handal bagi anak,” pungkasnya. 

Program Layanan terkait PAUD HI 

Direktur PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Kemendikdasmen, Komalasari, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki visi PAUD berkualitas. Ia memaparkan pentingnya bagi satuan gugus tugas untuk memastikan satuan PAUD Indonesia mampu memberikan Layanan untuk anak usia diri secara optimal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Anak harus mendapatkan kebutuhan yang meliputi pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, dan kesejahteraan. 

“Direktorat PAUD mengimbau satuan PAUD di seluruh Indonesia mengimplementasikan PAUD berkualitas dengan memberikan pelayanan yang esensial melalui program PAUD HI,” tegas Komalasari. 

Sejauh ini kementerian telah memberikan bantuan kepada satuan PAUD sejak tahun 2020 yang bertujuan untuk mensukseskan visi PAUD Berkualitas, yang secara spesifik mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk membentuk regulasi serta membangun komitmen untuk berkolaborasi mendukung layanan esensial ini. 

Komalasari menyampaikan, “Saat ini kami telah mendampingi dan mengadvokasi, memberikan bantuan kepada 250 kabupaten/kota di Indonesia, dan mereka telah mendapatkan intervensi agar mereka dapat memenuhi regulasi terkait PAUD HI”. Hal ini diharapkan mampu membentuk kolaborasi yang maksimal. Selain itu, telah dibentuk pula penguatan kapasitas yang ditujukan kepada pemerintah daerah agar mampu mendampingi satuan - satuan PAUD nya untuk memberikan Layanan Holistik Integratif . 

Ia turut menambahkan, “Saat ini 76% satuan PAUD kita telah memenuhi minimal 6 dari 8 indikator PAUD HI”. 8 indikator itu yakni, kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi Dan kesehatan, penerapan PHBS Melalui pembiasaan, Pemberian PMT Dan makanan bergizi secara berkala, pemantauan kepemilikan identitas (NIK) peserta didik, dan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Untuk memastikan kelancaran implementasi PAUD berkualitas, di tahun 2025 Direktorat PAUD telah bekerjasama dengan World Bank dalam program, INEY, yang diharapkan mampu mendorong satuan - satuan PAUD di Indonesia mampu memenuhi 8 indikator PAUD HI.

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id